pramusinto

More Pics Of Arga-Yuni wedding

2009-10-16T13:04:00.001+07:00

Simple Wedding Ceremony

2009-10-15T10:20:00.007+07:00

Ini foto-foto prosesi nikah antara Zaenal Arga Vitoni dengan Yuni Yuniandari tanggal 14 Oktober 2009 kmaren. Sederhana, tapi gak mengurangi makna suatu perkawinan.

Pembacaan Ijab dan Qabul . . . . .

Penyerahan Tukon.

Nungguin Modin, telat 1 jam? gak papa, yang penting lancaaaaar . . . .

Rombongan Wonodri.

Rombongan Wonodri beriringan mangayubagya perkawinan.

Sebelum berangkat . . . .

Keajaiban Facebook!

2009-09-26T22:06:00.003+07:00

Sebenarnya aku bukan orang yang gampang merasa heran atau kagum, apalagi takjub.
Mungkin karena aku orang Jawa yang belajar untuk aja gumunan.
Demikian juga dengan situs jejaring sosial yang belakangan ini ngetren, facebook.
Aku gabung facebook, seingetku, sejak fesbuk belom booming. Dulu gabung karena pengen tau aja, sama kayak waktu pertama kali bikin e-mail atau gabung friendster, dan sebagainya.
Tapi ternyata ada satu hal yang membuat aku sangat appreciate.
Lewat fesbuk, I finally found my long lost true love! Setelah 15 Tahun mencari!
Sering banget googling namanya, nama kakaknya, nama sekolah kami dulu, et cetera, et cetera.
Meskipun udah telat banget, karena kami sama-sama udah nikah.
Dia juga udah punya 4 anak. Can you even imagine that? 4 children and she's not even 30 years old yet! Bahkan salah satu anaknya memiliki tanggal lahir yang sama denganku.
Seenggaknya sekarang aku tahu dia bahagia.
Seenggaknya sekarang aku tahu dia dimana.
Seenggaknya sekarang aku tahu bagaimana dulu perasaan kami sesungguhnya.

Kuliah! kuliah! Kuliah!

2009-09-08T12:56:00.001+07:00

Sejak 18 Agustus 2009 aku udah mulai kuliah di S2 MPWK Undip, baru matrikulasi sih.
Tapi jadwalnya lumayan padat! mulai jam 8 pagi kelar jam setengah 5 sore. Sebetulnya agak santai, malah bisa bolos juga kok! tapi karena aku udah komitmen mo kuliah bener2, jadi aku berusaha ngikutin sebaik-baiknya. Kadang sambil ngantuk2 gitu.
Bolos matrikulasi cuma satu sesi, itu juga karena harus ke BPD Salatiga ngurus pencairan kredit.

Aplikasi Kartu Kredit ku ditolak!

2009-07-28T08:12:00.003+07:00

Beberapa waktu yang lalu aku aplikasi Kartu Kredit bank Mega karena ditawarin via telpon. Sebenarnya gak butuh-butuh banget sih kartu kredit, karena aku pikir kartu kredit = godaan hutang yang gak perlu. But, who knows I might wanna use it someday!
Waktu aplikasi aku udah kepikiran, kemungkinan besar pasti aplikasiku ditolak karena setahuku Bank Swasta tuh agak alergi ama PNS. Kayaknya mereka tuh mikirnya PNS pasti gak punya uang (nuduh!).
Ternyata . . . .
BENAR! Setelah disurvai via telpon, sampai sekarang gak ada kabarnya tuh. Padahal udah hampir 3 bulan sejak aplikasinya aku ajukan. gak tahu kenapa, padahal kalo syarat-syaratnya udah aku lengkapin. Penghasilanku juga jauh diatas penghasilan minimal yang dipersyaratkan.

Yo wis, malahane. Gak duwe kartu kredit malah gak duwe utang.

2009-05-08T12:44:00.002+07:00

Jum'at siang, kantor udah sepi.
But I'm still stucked in here!
So many things on my head, I feel like It's gonna blow!

2009-05-08T12:35:00.002+07:00

Got my head very dizzy, again!
My salary can't effort my expense.
I think this job has become a toilet bowl for me.
The longer I sit, the more shit I get!
I gotta find a side job. Cuz I don't think I'm brave enough to quit.

Shit! Shit! Shit!
I feel like a coward!

Kayaknya Bakal Santai Tahun Ini.

2009-04-22T13:57:00.004+07:00

Sejak dipindah ke Bidang Ekonomi (masih di Bappeda-Bappeda juga sih) karena Bidang Perencanaan dan Analisa Anggaran dilikuidasi, kayaknya tugas-tugas kedinasan relatif banyak berkurang.
Karena kerjaannya dikit? gak juga, wong Bidang Ekonomi tuh tugasnya kan justru berat karena merencanakan, memantau dan mengendalikan (ceilee) pengembangan dan pembangunan kota dibidang ekonomi.
Atau mungkin karena sekarang masih bulan April ya? Emang sih biasanya Januari - Mei tuh kegiatan/proyek belum banyak yang jalan. . . .
Gak tau dehh.
Kalo dulu di Anggaran, sering banget lembur ampe malem-malem, trus mendampingi bos-bos (eksekutif maupun DPRD) rapat anggaran diluar kota.
Dulu, sejak rambut gundul, sepanjang hari didepan komputer ngurus anggaran.Ampe (agak) gondrong nungguin Tim Anggaran dan Panitia Anggaran DPRD bahas APBD. . .Sekarang kayaknya gak bakalan lagi deh ktemu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat itu waktu pembahasan APBD.
Tapi sayang juga gak bakalan dapet SPPD ama lump sump lagi . . .
Semoga dapet dari sumber laen.
(Cuz my salary couldn't effort my expenses!)

Sesat Pikir Sekolah Internasional

2009-04-22T10:33:00.001+07:00

Pada tanggal 6 April 2009 lalu diadakan Diskusi Publik dengan tema "Membedah Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional" di Jakarta oleh Education Forum yang dihadiri oleh para pembicara antara lain Prof. Dr. HAR Tilaar (Guru Besar Universitas Negeri Jakarta), Utomo Dananjaya (Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina), Romo E. Baskoro P. (Kepala Sekolah SMA Kanisius), Darmaningtyas (Taman Siswa), serta M. Fajri Siregar (Peneliti SBI Universitas Indonesia).

Diskusi diawali dengan paparan hasil penelitian sosiologi M.Fajri Siregar di beberapa Sekolah Nasional Plus di Jakarta. Fajri menyoroti, kurikulum dan materi pelajaran terkesan tidak terkontrol oleh pemerintah. Selain memakai kurikulum nasional, sekolah-sekolah nasional tersebut juga mengadopsi kurikulum internasional. Bahkan, pengajarnya lebih banyak warga negara asing, termasuk penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Fajri mengkhawatirkan munculnya dampak panjang sosial budaya dan nasionalisme pada anak-anak Indonesia. Para siswa begitu minim pengetahuan sosial dan budaya Indonesia, nilai-nilai historis dan nasionalisme, serta sikap individualisme yang begitu tinggi. "Kurikulum sekolah menyiapkan mereka sebagai warga dunia atau sebagai komunitas internasional, sebaliknya nilai-nilai keIndonesiaan tidak ditanamkan," ujar Fajri.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Prof.Dr. HAR Tilaar mengamini temuan Fajri tersebut. Tilaar bahkan mengecam keras sikap pemerintah yang telah berperan besar bagi menjamurnya sekolah-sekolah tersebut. Tilaar mengatakan, "Pemerintah belum memiliki landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sekolah nasional plus ini". Menurutnya, itu berarti pemerintah tidak percaya terhadap sistem pendidikannya sendiri, yaitu pendidikan nasional yang bisa bersaing secara global dengan negara lain.

Nyatanya memang begitu. Kebijakan pemerintah justru mendorong bermunculannya sekolah-sekolah negeri bertaraf internasional dan berbiaya besar ini. "Seharusnya pemerintah memperkuat sistem pendidikan kita sendiri, bukan sebaliknya menciptakan sistem pendidikan berkelas-kelas yang akan menciptakan bom sosial kelak di kemudian hari," tandas Tilaar.

Sejauh ini, keberadaan sekolah nasional plus hanya merujuk pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Beberapa contoh sekolah nasional plus yang ada di Jakarta itu misalnya Sekolah Pelita Harapan, Sekolah Raffless Internasional, Sekolah High Scope dan masih banyak lagi tersebar di Jakarta. (dikutip dari kompas.com)

Pendapatku :

Sekolah internasional itu gak perlu!

Di sekolah toh sudah ada pelajaran Bahasa Inggris.

Internet juga tinggal praktek di lab computer.

Rasa percaya diri, demokrasi, dan tetek bengek lainnya bisa diajarkan di pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

Sejak dulu juga aku gak respek ama Sekolah-sekolah kayak gitu.

Mendingan Sekolah Nasional Berbasis Internasional (SNBI).

Kualitasnya yang Internasional ! Bukan gayanya yang Sok Internasional !

Makanya, hilangkan sikap rendah dirimu! Buang mental tempe bongkrek-mu itu. Bangsa Kita tidak lebih rendah dari bangsa lain, taukk!

How Much Shit?

2009-04-21T10:39:00.000+07:00

Ini nih yang tertulis di hiasan dinding yang tergantung tepat diatas komputer kantor :
"A Bad Job Is Like A Toilet Bowl
The Longer You Sit On It
The More S**t You Get"

Get the message? Hiasan dinding itu adalah Post card yang aku kasih bingkai. Post card itu aku dapet waktu ke Singapura tahun 2000 lalu, So udah 9 tahun lho.
How Much Shit Do You Get All This Time?
Are You Brave Enough To Quit Your Job And Find Your Self A better One?

Remunerasi PNS

2009-04-21T10:16:00.001+07:00

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar memandang, pegawai negeri sipil yang bergaji besar tetapi tidak menunjukkan kinerja baik sama saja telah berperilaku koruptif. Ia menyarankan perlunya perbaikan renumerasi kepegawaian yang berbasis kinerja individu (key performance indicator) di lembaga pemerintahan.

"Kalau Anda udah bergaji gede, tetapi tidak berkinerja (baik), artinya itu perilaku koruptif," tuturnya seusai menghadiri acara "Dialog Alumni Institut Teknologi Bandung", Sabtu (7/3) di Bandung. Menurutnya, perilaku koruptif ini termasuk bagian dari bahaya dan budaya korupsi secara umum di samping potensi dan perbuatan korupsi.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, ia mengkritik pelaksanaan sistem renumerasi kepegawaian yang telah dijalankan di sejumlah departemen. Menurutnya, perlu ada suatu perbaikan kinerja PNS yang diikuti pembenahan sistem pengukuran KPI terlebih dahulu sebelum dilakukan penyesuaian renumerasi oleh departemen tertentu.

Tadinya, sewaktu pembahasan, KPK belum ingin (renumerasi). "Bukannya tidak ingin ada perbaikan kesejehteraan PNS, tetapi kami memandang lebih penting kinerjanya itu diperbaiki dulu," tuturnya. Saat ini, KPK tengah melakukan evaluasi terhadap sistem renumerasi yang antara lain telah diterapkan di Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.

"Kalau departemen tetap mau melaksanakannya, silakan saja. Tetapi, akan terus kami pantau," tuturnya. Ia berpandangan, renumerasi atau kenaikan gaji hendaknya tidak dikaitkan dengan posisi jabatan atau eselonsi tertentu. Melainkan, karena capaian kinerja pegawai. Dalam ceramahnya, ia mengatakan, praktik renumerasi ini perlu ditunda dahulu sampai terjaminnya sistem pengukuran kinerja pegawai yang baik. Hal ini membutuhkan waktu setidaknya 10 bulan sampai satu tahun.

Kenaikan penghasilan PNS hendaknya yang berimplikasi langsung ke pelayanan masyarakat. Selain penegak hukum, ia mencontohkan, gaji petugas penjaga rel kereta api hendaknya yang ditingkatkan. "Petugas kereta api kalau kerjanya melamun, memikirkan ongkos anaknya sekolah, ya repot. Nyawa ratusan orang kan bergantung padanya," tutur Antasari.

Keberhasilan Singapura dalam mereformasi birokrasinya, ucapnya, tidak lepas dari perbaikan renumerasi, yaitu penerapan penilaian berbasis kinerja sejak 1952.

(Kutipan dari) Kompas.Com

Perumahan PNS Kota Salatiga

2009-04-21T09:46:00.004+07:00

Pemerintah Kota Salatiga merencanakan membangun Perumahan bagi PNS yang belum memiliki rumah di lahan eks tanah bengkok. Lokasinya di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidomukti.
Karena belum punya rumah aku ikutan daftar juga sih, tapi kok gak kebagian? Sebagian yang dapat malah para pejabat. Piye to? (pasrah).
Akhirnya gitu deh, jadi males kalo denger pejabat tertentu yang ngakunya peduli dengan kesejahteraan staf pemkot ngomong soal menyejahterakan staf. Wong, buktinya dia mikirin dirinya sendiri, udah punya rumah dan tanah dimana-mana masih minta jatah aja di perumahan PNS.
Huuuu. . .!

Is This Distributive Justice?

2009-04-21T09:26:00.003+07:00

Tunjangan bagi pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga kok jauh sekali selisihnya?
Apa benar tanggungjawab, tugas dan beban kerja yang harus dipikul mereka begitu beratnya sehingga begitu besar selisih tunjangan yang didapat?
Bukankah sebagian tanggungjawab, tugas dan beban kerja tersebut masih didelegasikan kepada para staf?

Auld Lang Syne (1)

2009-04-20T13:42:00.004+07:00

Kadang-kadang, hanya kadang-kadang, aku teringat nama-nama ini :

Harisandy Damashinta
Dyan Herningtyas
Anik Budiarti
Fithri Lillah Setyawati

Khususnya Harisandy Damashinta dan Fithri Lillah Setyawati, karena benar-benar aku gak pernah dengar apapun tentang mereka lagi, apalagi dari mereka.
I Fell In Love To Them Once. Damned it! I must have lost my mind! Kok bisa penasaran kayak gini?

Beasiswa S2 Bappenas-ku

2009-04-20T13:25:00.005+07:00

13 April lalu berarti sudah 6 bulan sejak dikeluarkannya surat Nomor : 5721 /P.01/10/2008 tangggal 13 Oktober 2008 tentang Pengembalian Peserta Program Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2008, namaku tidak tercantum dalam salah satu kriteria berikut :
1. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) TOEFL
Peserta yang telah lulus TPA, tetapi tidak lulus TOEFL pada tanggal 20 September 2008.
2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) TPA
Peserta yang telah lulus Administrasi, tetapi tidak lulus TPA tanggal 30 Agustus 2008.
3. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Administrasi
Peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi beasiswa Pusbindiklatren.
Sehingga (semoga) dapat disimpulkan bahwa aku lolos pada tahapan-tahapan seleksi beasiswa S2 dari Bappenas tersebut. Tapi kok sampe sekarang gak ada kabar lagi? Emang sih Seleksi Gelombang II masih berlangsung (TOEFL Gelombang II baru akan diselenggarakan 25 April 2009 ini), tapi bener-bener gak sabar deh!
Semoga aku ngedapetin beasiswa itu! Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Undip, Tunggu kedatanganku!

Salut, Pak Pangdam IV Diponegoro!

2009-04-17T11:54:00.006+07:00

Tanggal 15-16 April 2009 kemarin, aku mengikuti pameran Batik yang dibuka oleh Ibu Bibit Waluyo di Gedung Grhadika Bhakti Pradja, Semarang (Kantor Gurbernur).
Yang bikin aku surprised adalah dalam pembukaan acara, diantara Muspida Jawa Tengah selain Wakil Gurbernur Ibu Rustriningsih, Pangdam IV Diponegoro ternyata hadir secara pribadi! Dalam acara tersebut juga terkesan beliau adalah orang yang supel dan ramah.Salut Buat Pangdam IV Diponegoro!

(Barangkali Muspida yang lain sibuk, atau menganggap acara tersebut kurang penting. Namun menurutku sebenarnya kehadiran Muspida dalam acara-acara sekecil apapun sangat penting dan signifikan untuk menjaga image dan empati masyarakat terhadap yang bersangkutan, terlebih bila ybs. berminat untuk ikut pilkada setelah pensiun).

Kapan Kaum Marhaenis dan Marhaen Bersatu?

2009-04-17T11:40:00.003+07:00

Kami, kita Kaum Marhaenis dan Marhaen sering dipecundangi.
Preseden terakhir : Pemilu Legislatif 2009 kemarin!
Sepertinya penyebabnya cuma satu :
KITA TIDAK BERSATU.
Apa semua melupakan "Samen Bundelling Van Alle Revolutionaire Krachten" hanya karena kepentingan politis (kekuasaan) sesaat dan semata?

(Ah, sial! terkutuklah kalian Kaum Marhaenis dan Marhaen Oportunis).

Polisi Kita Kok Masih Begitu?

2009-04-17T11:16:00.006+07:00

Beberapa hari yang lalu seorang kerabatku mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motornya menuju tempat bekerja karena diserempet oleh pengendara motor lain yang kurang hati-hati di daerah randusari, Semarang.
Dahinya harus dijahit sebanyak 15 jahitan dan lututnya harus dioperasi. Motornya ditahan polisi untuk barang bukti. Untunglah si penyerempet cukup bertanggungjawab dengan tidak melarikan diri usai peristiwa naas itu.
Ketika hendak mengambil motornya yang ditahan polisi, tau gak apa yang terjadi? (pasti semua tau, dehh. kan cerita lama) Pak polisi minta tebusan Rp. 1 Juta! Bayangin, udah jadi korban kecelakaan yang harus menanggung biaya rumah sakit dan perbaikan motor karena si pelaku gak mungkin mengganti 100% biaya-biaya tersebut, masih pula dimintai uang oleh pak Polisi yang (katanya) berslogan melindungi dan melayani. Setelah nego, akhirnya pak Polisi mau juga diberi Rp. 500 Ribu.
Aku jadi bertanya, kok bisa sih polisi kita masih seperti itu. Apalagi per Januari 2009 ini mereka juga mendapatkan kenaikan gaji yang tidak sedikit. Bahkan dibandingkan PNS, kenaikan gaji Polisi tuh lebih besar.Kapan dong KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masuk institusi kepolisian? Biar pada kapok! Jangan cuma Pemda dan Legislatif saja yang diutik-utik. Masa sih KPK takut?
Kapan Polri mereformasi dirinya sendiri?

Pemilu

2009-04-13T07:47:00.002+07:00

Kamis 9 April 2009 lalu Indonesia melaksanakan pemilu. Sebenarnya aku agak apatis karena terbukti selama ini pemilu belum terbukti menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sempat debat kusir dengan ibuku, karena menurut beliau sebagai warganegara yang baik kita harus berpartisipasi dalam pemilu. Well, untuk menyenangkan hati beliau yang telah melahirkan dan merawatku selama ini dengan berat hati aku berangkat juga ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Yang penting beliau senang karena aku udah ke TPS.

PARTAI/CALEG YANG AKU CONTRENG? Karena gak ada yang sreg di hati, jadinya yaa gitu dehh. . . .

Memajukan Pertanian

2009-02-18T14:24:00.002+07:00

Berikut beberapa cara untuk memajukan pertanian kita :

1). Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan

Rata-rata produktivitas tanaman pangan nasional masih rendah. Pada tahun 2002, rata-rata produktivitas padi adalah 4,4 ton/ha (Purba S dan Las, 2002). Jika dibanding dengan negara produsen pangan lain di dunia khususnya beras, produktivitas padi di Indonesia ada pada peringkat ke 29. Australia memiliki produktivitas rata-rata 9,5 ton/ha, Jepang 6,65 ton/ha dan Cina 6,35 ton/ha ( FAO, 1993).

Faktor dominan penyebab rendahnya produktivitas tanaman pangan adalah :

1. Penerapan teknologi budidaya di lapangan yang masih rendah.

2. Tingkat kesuburan lahan yang terus menurun (Adiningsih, S, dkk., 1994).

3. Eksplorasi potensi genetik tanaman yang masih belum optimal (Guedev S Kush, 2002).

Rendahnya penerapan teknologi budidaya tampak dari besarnya kesenjangan potensi produksi dari hasil penelitian dengan hasil di lapangan yang diperoleh oleh petani. Hal ini disebabkan karena pemahaman dan penguasaan penerapan paket teknologi baru yang kurang dapat dipahami oleh petani secara utuh sehingga penerapan teknologinya sepotong-sepotong (Mashar, 2000). Seperti penggunaan pupuk yang tidak tepat, bibit unggul dan cara pemeliharaan yang belum optimal diterapkan petani belum optimal karena lemahnya sosialisasi teknologi, sistem pembinaan serta lemahnya modal usaha petani itu sendiri. Selain itu juga karena cara budidaya petani yang menerapkan budidaya konvensional dan kurang inovatif seperti kecenderungan menggunakan input pupuk kimia yang terus menerus, tidak menggunakan pergiliran tanaman, kehilangan pasca panen yang masih tinggi 15 – 20 % dan memakai air irigasi yang tidak efisien. Akibatnya antara lain berdampak pada rendahnya produktivitas yang mengancam kelangsungan usaha tani dan daya saing di pasaran terus menurun. Rendahnya produktivitas dan daya saing komoditi tanaman pangan yang diusahakan menyebabkan turunnya minat petani untuk mengembangkan usaha budidaya pangannya, sehingga dalam skala luas mempengaruhi produksi nasional.

Untuk mengatasi permasalahan di atas pemerintah harus memberikan subsidi teknologi kepada petani dan melibatkan stakeholder dalam melakukan percepatan perubahan (Saragih, 2003). Subsidi teknologi yang dimaksud adalah adanya modal bagi petani untuk memperoleh atau dapat membeli teknologi produktivitas dan pengawalannya sehingga teknologi budidaya dapat dikuasai secara utuh dan efisien sampai tahap pasca panennya. Sebagai contoh petani dapat memperoleh dan penerapan teknologi produktivitas organik hayati (misal : Bio P 2000 Z), benih/pupuk bermutu dan mekanisasi pasca panen dan sekaligus pengawalan pendampingannya.

Tingkat kesuburan lahan pertanian produktif terus menurun; revolusi hijau dengan mengandalkan pupuk dan pestisida memiliki dampak negatif pada kesuburan tanah yang berkelanjutan dan terjadinya mutasi hama dan pathogen yang tidak diinginkan. Sebagai contoh lahan yang terus dipupuk dengan Urea (N) cenderung menampakkan respon kesuburan tanaman seketika, tetapi berdampak pada cepat habisnya bahan organik tanah karena memacu berkembangnya dekomposer dan bahan organik sebagai sumber makanan mikroba lain habis (< style=""> Pemakaian pupuk kimia, alkali dan pestisida yang terus menerus menyebabkan tumpukan residu yang melebihi daya dukung lingkungan yang jika tidak terurai akan menjadi “racun tanah” dan tanah menjadi “Sakit”. Akibatnya disamping hilangnya mikroba pengendali keseimbangan daya dukung kesuburan tanah, ketidak-seimbangan mineral dan munculnya mutan-mutan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang kontra produktif. Di lahan sawah/irigasi dengan berbagai upaya program revolusi hijau yang telah ada tidak lagi memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas karena telah mencapai titik jenuh (Levelling Off) dan produktivitas yang terjadi justru cenderung menurun.

Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan Soil Management untuk mengembali-kan kesuburan tanah dengan memasukkan berbagai ragam mikroba pengendali yang mempercepat keseimbangan alami dan membangun bahan organik tanah, kemudian diikuti dengan pemupukan dengan jenis dan jumlah yang tepat dan berimbang serta teknik pengolahan tanah yang tepat. Telah diketahui bahwa mikro-organisme unggul berguna dapat diintroduksikan ke tanah dan dapat diberdayakan agar mereka berfungsi mengendalikan keseimbangan kesuburan tanah sebagaimana mestinya. Selain itu, sekumpulan mikro-organisme diketahui menghuni permukaan daun dan ranting. Sebagian dari mereka ada yang hidup mandiri, bahkan dapat menguntungkan tanaman (Mashar, 2000). Prinsip-prinsip hayati yang demikian telah diungkapkan dalam kaidah-kaidah penerapan pupuk hayati (misal : Bio P 2000 Z).

Eksplorasi potensi genetik tanaman yang masih belum optimal tampak pada kesenjangan hasil petani dan hasil produktivitas di luar negeri atau hasil dalam penelitian. Dalam hal ini teknologi pemuliaan telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam menciptakan berbagai varietas unggul berpotensi produksi tinggi. Meskipun upaya breeding modern, teknologi transgenik dan hibrida dirancang agar tanaman yang dikehendaki memiliki kemampuan genetik produksi tinggi (Gurdev S Kush, 2002), tetapi jika dalam menerapkannya di lapangan asal-asalan, maka performa keunggulan genetiknya tidak nampak. Hasil penggunaan varietas unggul di lapangan seringkali masih jauh dari harapan. Penyebabnya adalah masih belum dipahaminya teknik budidaya sehingga hasil yang didapat belum menyamai potensinya, apalagi melebihi.

Untuk mendapatkan performa hasil maksimal dari tanaman unggul baru yang diharapkan memerlukan persyaratan-persyaratan khusus “Presisi” dalam budidayanya seperti kesuburan lahan, pemupukan, mengamankan dari OPT (Anonim, 2003) dan/atau perlakuan spesifik lainnya. Pada kenyataannya baik tanaman unggul seperti padi VUB, Hibrida dan PTB; dan kedelai serta Jagung hibrida akan mampu berproduksi tinggi jika pengawalan manajemen budidayanya dipenuhi dengan baik, tetapi jika tidak justru terjadi sebaliknya. Hasilnya lebih rendah dari varietas lokal. Hal ini berarti bakal calon penerapan varietas unggul berproduktivitas tinggi harus dilakukan pengawalan dan manajemen teknologi penyerta dengan baik dan diterapkan secara paripurna. Untuk hal tersebut petani harus diberikan dampingan dan memanejemen budidaya secara intensif.

2). Perluasan Lahan Pertanian dan Menambah Lahan Pertanian Baru

Sulitnya melakukan peningkatan produksi pangan nasional antara lain karena pengembangan lahan pertanian pangan baru tidak seimbang dengan konversi lahan pertanian produktif yang berubah menjadi fungsi lain seperti permukiman. Lahan irigasi Indonesia sebesar 10.794.221 hektar telah menyumbangkan produksi padi sebesar 48.201.136 ton dan 50 %-nya lebih disumbang dari pulau Jawa (BPS, 2000 )

Menempatkan pangan sebagai bagian menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta rasa nasionalisme untuk melindungi, mencintai dan memperbaiki produksi pangan lokal harus terus dikembang-majukan. Pertanian pangan termasuk di kawasan transmigrasi hendaknya jangan dipandang sebagai lahan untuk menyerap tenaga kerja atau petani dikondisikan untuk terus memberikan subsidi bagi pertumbuhan ekonomi sektor lain dengan tekanan nilai jual hasil yang harus rendah dan biaya sarana produksi terus melambung. Tetapi seharusnya petani pangan mendapatkan prioritas perlindungan oleh pemerintah melalui harga jual dan subsidi produksi karena petani membawa amanah bagi ketahanan pangan, petani pangan perlu mendapatkan kesejahteraan yang layak. Dalam hal ini adalah wajar jika pemerintah berpihak kepada petani dan pelaku produksi pertanian pangan karena merupakan golongan terbesar dari masyarakat Indonesia .

Kebijakan Impor pangan yang menonjol sebagai program instant untuk mengatasi kekurangan produksi justru membuat petani semakin terpuruk dan tidak berdaya atas sistem pembangunan ketahanan pangan yang tidak tegas. Akibat over suplai pangan dari impor seringkali memaksa harga jual hasil panen petani menjadi rendah tidak sebanding dengan biaya produksinya sehingga petani terus menanggung kerugian. Hal ini menjadikan bertani pangan tidak menarik lagi bagi petani dan memilih profesi lain di luar pertanian, sehingga ketahanan pangan nasional mejadi rapuh.

Setuju?

Mengatasi Kemiskinan? Majukan Pertanian!

2009-02-12T14:21:00.000+07:00

Selama ini kita dinina-bobokan dengan mimpi-mimpi industrialisasi dan keyakinan yang salah bahwa kemajuan dan kemakmuran hanya dapat diperoleh melalui sektor industri. Faktanya hingga detik ini sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani dan mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah juga petani. Dengan demikian dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, pertanian harus menjadi perhatian utama.
Hal ini sejalan dengan keyakinan Wiranto, Ketua Umum Partai HANURA, bahwa salah satu hal yang seharusnya diprioritaskan untuk memerangi kemiskinan adalah ketahanan pangan. Menurut Wiranto, pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk mengubah kebijakan bidang pertanian. "Pertanian harus kembali menjadi basis pembangunan ekonomi." Untuk mewujudkannya ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu modal, pasar, dan regulasi. Pemerintah harus serius mendorong masyarakat untuk mau kembali menjadikan pertanian sebagai basis utama perekonomian masyarakat (www.tempointeraktif.com).
Perlindungan terhadap masalah pertanian juga harus dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi maupun aksi. Karena pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan pola lama yang berfokus pada proses cocok tanamnya saja.
Selain itu ketersediaan pangan yang murah dan mencukupi merupakan modal dasar bagi pembangunan Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Tidak mungkin suatu bangsa menjadi bangsa yang berkualitas bila rakyatnya kelaparan. Tidak mungkin anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi yang cakap bila mereka kurang gizi akibat tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Selain itu industrialisasi juga dapat dilakukan dari sektor pertanian, sebagaimana yang telah berhasil dilakukan di Amerika dan Jepang.
Menurut Meier (1985 : 197), dari pengalaman program-program pembangunan, jelaslah bahwa suatu negara miskin tidak boleh mengabaikan sektor pertaniannya. Produktifitas sektor pertanian yang lebih tinggi diperlukan untuk menyediakan pangan bagi sektor perkotaan yang meluas dan penduduk yang berkembang. Mengadakan bahan-bahan mentah dari industri dalam negeri dan menciptakan surplus yang dapat dipasarkan dalam sektor pertanian dan dengan demikian mengadakan permintaan akan komoditi-komoditi non pertanian, memberi tambahan penghasilan berupa devisa dan menyumbang pembentukan modal.
Surplus bahan makanan yang makin membesar akan sejalan dengan berkembangnya sektor industri. Secara singkat, laju dengan mana sektor-sektor non pertanian dapat meluas, akhirnya akan tergantung dari laju peningkatan pengadaan-pengadaan pertanian dan laju pembangunan suatu negara harus dibatasi kalau dasar pertaniannya diabaikan. Keterbelakangan sektor pertanian menimbulkan halangan besar untuk mempercepat pembangunan disebagian negara berkembang. Laju pertumbuhan rata-rata pertahun pengadaan bahan-bahan pertanian dan bahan-bahan pangan telah menurun selama dasawarsa lalu dan rintangan dalam bidang pertanian menyebabkan kekecewaan dalam program pembangunan.
Pengelolaan sektor pertanian Indonesia harus ditujukan untuk meningkatkan produktifitas dan menurunkan biaya produksi sehingga dimasa depan Indonesia justru mampu menjadi salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Laju pertumbuhan produksi pangan nasional dalam dasawarsa terakhir cenderung terus menurun sedangkan jumlah penduduk terus meningkat yang berarti semakin meningkat pula ketergantungan pangan nasional pada impor, hal ini merupakan bahaya laten bagi kemandirian dan ketahanan pangan nasional dan berpotensi menyebabkan rakyat terus miskin .
Produksi pangan nasional yang terus menurun terutama disebabkan karena produktivitas hasil budidaya petani masih rendah, penurunan kualitas lahan dan stagnasi perluasan lahan pertanian karena pengembangan lahan pertanian tidak seimbang dengan konversi lahan pertanian produktif yang berubah menjadi fungsi lain seperti permukiman.
Perlu upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan terobosan yang konstruktif untuk meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi budidaya produktivitas tinggi dengan memberikan subsidi teknologi kepada petani misalnya teknologi pupuk hayati Bio P 2000 Z, melakukan Soil Management di lahan pertanian dengan mengintroduksikan agen mikroba penyubur dan nutrisi (seperti pupuk berimbang) untuk mengembalikan keseimbangan alami yang membangun kesuburan tanah dan tanaman diatasnya, melakukan eksplorasi potensi genetik yang memiliki performa unggul dengan hasil maksimal seperti varietas hibrida dan tipe baru dengan memberikan perlakuan presisi kawalan teknologi yang sesuai sehingga efisiensi hasil maksimal dapat tercapai. Upaya memacu pertumbuhan produksi pangan dapat dilakukan dengan membuka areal lahan pertanian baru yang produktif pada lahan pasang surut dan lahan lebak, serta lahan kering yang sebagian besar belum tergarap secara optimal.
Untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian serta ketahanan pangan dalam satu dasawarsa ke depan (2010), diperlukan perangkat kebijakan yang mengarah pada perbaikan implementasi sistem agribisnis dan tataniaga (impor) bahan pangan. Disamping itu laju pertumbuhan produksi nasional harus dipacu pertahun secara bertahap, dari komoditas padi/beras dari tahun 2003 sebesar 1,8 % menjadi 2,1% pada tahun 2010.
Kedepan pemberdayaan petani perlu ditingkatkan melalui penggalakan koperasi dan kelompok tani, pendampingan (assesment) lembaga terkait, bantuan permodalan dan peralatan, pelatihan penerapan teknologi dan pengelolaan hasil pertanian dan yang tak kalah penting adalah peningkatan kemampuan manajerial dan enterpreneurship petani. Penambahan lahan pertanian dan pemberdayaan petani berarti juga penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Yakinlah, pertanian adalah kunci kemajuan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan!

Daftar Pustaka :
Meier, gerald M., 1985, “Ekonomi Pembangunan Negara berkembang”, Bina Aksara, Jakarta.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/03/27/brk,20080327-119926

Lingkaran Setan Kemiskinan dan Kepemimpinan

2009-02-11T09:38:00.003+07:00

Kemiskinan terjadi karena akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak aspek. Bukan hanya semata-mata aspek ekonomi. Kemiskinan juga berkaitan dengan aspek sosial, politik, budaya, sumberdaya manusia (pendidikan) dan berbagai aspek lainnya. Yang terjadi di Indonesia adalah adanya Lingkaran Perangkap Kemiskinan (The Vicious Circle)/Lingkaran Setan, yakni terjadinya suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Lingkaran setan tersebut menyebabkan terkesan seolah-olah upaya pemberantasan kemiskinan merupakan hal yang sangat sulit, kait-mengkait antara berbagai aspek dan hanya berputar-putar saja.
Kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan dimasa lalu tapi juga menimbulkan hambatan bagi pembangunan yang akan datang. Nurkse dalam Sukirno (1985 : 218) mengatakan bahwa terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat : dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal.
Dari segi penawaran modal, lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut : Produktifitas rendah menyebabkan pendapatan masyarakat rendah, pendapatan rendah menyebabkan kemampuan menabung rendah sehingga tingkat pembentukan modal rendah, pembentukan odal yang rendah menyebabkan produktifitas juga rendah. Dari segi permintaan modal, perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas karena pendapatan masyarakat yang rendah.
Hal tersebut diperparah lagi oleh adanya International demonstration Effect sebagai dampak dari persaingan dan hubungan internasional antar negara, yakni adanya kecenderungan untuk meniru pola konsumsi masyarakat yang sudah maju. Padahal negara-negara maju tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dari sisi pendapatan dan kemampuan modal. Akibat pengeluaran masyarakat menjadi semakin besar dan mengurangi pembentukan modal bagi peningkatan kemampuan produksi nasional sehingga makin memperburuk lingkaran setan kemiskinan yang dihadapi negara.
Meier dan Baldin dalam Sukirno (1985 : 219) menyebutkan suatu lingkaran setan kemiskinan yang lain yang timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisonal dengan lingkungan alam yang belum dikelola dengan baik. Untuk mengelola potensi kekayaan alamnya, negara harus memiliki tenaga kerja yang ahli dalam memimpin dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi. Dinegara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kekayaan alam belum sepenuhnya dikelola dengan baik karena tingkat pendidikan rakyat masih rendah, kurang sumberdaya manusia yang berkualitas, dan terbatasnya mobilitas sumber-sumber daya lainnya. Kenyataan membuktikan bahwa makin kurang berkembang keadaan sosial ekonomi suatu negara, makin terbatas pengelolaan sumberdaya alamnya, sementara disisi lain karena pengelolaan sumberdaya alam yang terbatas maka menyebabkan pembangunan masyarakat juga menjadi rendah.
Penanganan masalah kemiskinan juga menjadi kian kompleks karena bangsa Indonesia juga menghadapi adanya persaingan dengan negara-negara lain di dunia. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, harus dilakukan secara komprehensif oleh segenap masyarakat dengan tanpa mengutamakan kepentingan pribadi/golongan. Diperlukan persatuan dan kemauan (Goodwill) semua pihak. Tjokrowinoto (2001 :119) mengatakan, banyak faktor yang menentukan kinerja suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan, dan menanggulangi kemiskinan. Namun salah satu faktor yang paling berperan dalam menentukan kinerja ini adalah pilihan-pilihan kebijakan yang diambil (policy choice) dan strategi yang diterapkan.
Pada hakekatnya pilihan-pilihan kebijakan merentang diantara dua kutub, yaitu kebijakan ekonomi makro yang berorientasi pada pertumbuhan yang mewujudkan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan melalui efek tetes (Trickle Down Effect) disatu pihak dan kebijakan penanggulangan langsung (Direct Attack) terhadap masalah kemiskinan di pihak yang lain, baik melalui strategi karitas (Charity Strategy) maupun melalui strategi pemberdayaan dan pemampuan.
Kebijakan dan strategi tentu ditetapkan oleh pemimpin. Program kerja ataupun rencana tindak (Action Plan) sebaik apapun tidak akan berhasil bila tanpa dibarengi dengan komitmen kuat para pemimpin untuk memberantas kemiskinan. Tidak berlebihan mengatakan bahwa hal yang tidak kalah penting, bahkan bisa dibilang justru merupakan hal yang peling penting dalam upaya mengatasi kemiskinan adalah adanya pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas kemiskinan.
Menurut Wiranto, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), hanya bangsa-bangsa yang berhasil menetralisir masalah domestiknya yang akan eksis dalam persaingan internasional. Sebaliknya bangsa-bangsa yang terus terjebak pada persoalan dalam negerinya akan terus terpuruk dan kalah tidak mampu bangkit lagi. Bangsa Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang handal, yang kelas satu, bukan pemimpin yang coba-coba memimpin, bukan pula yang menjadi pemimpin melalui rekayasa kotor. Yang kita perlukan adalah pemimpin yang demokratis, visioner dan memiliki ketegasan. Artinya kita perlu pemimpin yang bermoral, kualitas intelektual yang memadai, acceptable – yang berarti dipercaya publik, serta berpengalaman memimpin dengan bukti-bukti nyata.
Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia menurut hemat saya, memang pertama sekali yang harus dilakukan adalah : Memilih Pemimpin Berkualitas.

Daftar Pustaka :

Sukirno, Sadono, 1985, “Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan”, LPFE UI, Jakarta

Tjokrowinoto, Moeljarto, Prof. Dr., MPA, 2002, “Pembangunan, Dilema dan Tantangan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Memahami Kenaikan Gaji PNS

2009-02-11T08:19:00.002+07:00

Tulisan Sdr. Ronny Prabowo, Dosen UKSW, beberapa waktu lalu (SM 17/1/2009) mengkritisi tentang kenaikan gaji PNS yang menurutnya didasari atas dua asumsi. Pertama, salah satu tujuan kenaikan gaji adalah upaya mereformasi birokrasi, dimana pendapatan PNS dianggap kecil, sehingga birokrasi menjadi sarang korupsi, ketidakdisiplinan, inefisiensi, dan kurang inisiatif. Kedua, menaikkan gaji PNS dianggap mampu mengurangi ketidakberesan tersebut.

Dapat ditangkap bahwa yang bersangkutan kurang sependapat dengan kenaikan gaji PNS. Sebagai argumentasi digunakan hasil penelitian Filmer dan Lindauer (2001) bahwa: 1) Gaji PNS lulusan SMA dan perguruan tinggi lebih rendah dibandingkan level sejenis di sektor swasta, 2) Meski gaji PNS lebih kecil daripada swasta pada era Orde Baru, secara riil pendapatan PNS tetap lebih tinggi. Sebab, banyak sabetan yang didapat PNS, baik yang legal tapi membebani anggaran, seperti uang hadir rapat dan honor proyek maupun illegal dari korupsi dan suap. Menurutnya, pendapatan sampingan tersebut seringkali jauh lebih tinggi daripada gaji resmi PNS. PNS juga menikmati tuntutan kerja dan risiko pemecatan yang lebih rendah dan imbalan pensiun yang lebih pasti dibandingkan dengan pegawai swasta.

Perlu saya luruskan bahwa memang benar ada pendapatan tambahan yang diperoleh PNS, tapi bukan berupa uang hadir rapat atau honor proyek, yang ada berupa honorariun sebagai anggota Tim. Sebagian besar PNS justru tidak pernah memperoleh honor karena hanya didapat oleh PNS yang duduk sebagai anggota Tim pada suatu kegiatan berdasarkan SK Kepala Daerah, itupun biasanya PNS yang telah menduduki jabatan, bukan Staf. Honor Tim itupun hanya sesekali saja karena tidak mungkin seorang PNS terlibat dalam banyak Tim sekaligus. Selain itu kumulasi volume honor yang diterima sorang PNS dibatasi sehingga ada batas maksimal yang boleh diterima.

Ada tidaknya pendapatan ilegal yang diterima PNS perlu dibuktikan lebih dulu, karena bertahun-tahun menjadi PNS saya sendiri tidak pernah menemui, apalagi menerima, tapi dapat saya pastikan bahwa seandainya benar ada pasti hanya pejabat saja yang menerima karena merekalah biasanya yang punya wewenang sehingga bisa melakukan korupsi ataupun menerima suap. Artinya yang pendapatannya tinggi hanya segelintir PNS saja, sementara mayoritas PNS lainnya masih hidup dengan gaji yang kecil dan pas-pasan.

Tuntutan Kerja

Menurut Winardi (1992) kinerja merupakan konsep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian dari institusi berdasar standar dan kriteria yang telah ditetapan sebelumnya, karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang lakukan di dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Dessler (1992) mengatakan kinerja merupakan prestasi kerja, yakni pembandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. Dengan demikian kinerja memfokuskan pada hasil kerjanya.

Kinerja PNS yang baik akan memberikan hasil pelayanan masyarakat yang baik. sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa

tapi kinerja yang baik tidak akan terwujud bila tidak terlebih dahulu memanusiakan PNS Kunarto (2004). Untuk membangun PNS yang manusiawi, perlu terlebih dulu memanusiakan PNS, yang berarti memberikan penghargaan atau fasilitas kepada PNS sebagaimana mestinya.

Mengatakan bahwa PNS menikmati tuntutan kerja dan risiko pemecatan yang lebih rendah serta imbalan pensiun yang lebih pasti dibandingkan dengan pegawai swasta adalah tidak tepat. Status sebagai PNS justru menerima tuntutan kerja dan risiko pemecatan yang lebih tinggi karena status PNS tidak berlaku hanya selama jam kerja tapi sepanjang hari (24 Jam) dimana pada PNS melekat suatu status sosial sebagai seorang abdinegara. Sebagai contoh jika ada seorang PNS memiliki sikap kurang baik maka orang akan mengatakan PNS kok sifatnya seperti itu, namun jika yang bersikap tercela adalah karyawan swasta orang tidak akan mengatakan karyawan pabrik atau karyawan toko kok seperti itu. Contoh lainnya, jika seorang PNS selingkuh, maka Ia bisa dipecat, bandingkan kalau seorang karyawan swasta yang selingkuh, kantornya tidak akan mengambil tindakan apapun selama tidak berpengaruh pada pekerjaan karena menganggap itu adalah urusan pribadi.

Kalau yang dimaksud adalah beban kerja PNS ringan maka harus diakui ada sebagian PNS yang beban kerjanya memang masih relatif ringan tapi berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi saya, mayoritas PNS justru memiliki beban kerja relatif berat karena luasnya spektrum pelayanan masyarakat yang harus diberikan. Sebagai contoh, apakah beban kerja seorang guru, perawat, teknisi rumah sakit, atau perencana pembangunan bisa dikatakan rendah? Disisi lain, dilingkungan swasta juga banyak pekerjaan yang beban kerjanya dapat dikatakan ringan namun berpenghasilan tinggi. Seorang tukang parkir bisa mendapatkan penghasilan bersih Rp. 50 ribu perhari atau Rp. 1,5 Juta perbulan, setara dengan gaji pokok PNS Golongan IIIa dengan masa kerja 4 Tahun, yang itupun masih dipotong pajak.

Saya sependapat dengan Kwik Kian Gie bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan secara optimal, struktur seluruh pemerintahan perlu ditinjau kembali dengan maksud supaya struktur organisasi pemerintahan (Badan, Dinas, Kantor, Lembaga) benar-benar efektif dan efisien. Tugas pokok dan fungsi setiap organisasi dirumuskan sejelas-jelasnya, agar tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi. Selain itu agar dipahami bahwa tidak mungkin menambah beban kerja PNS padahal penghasilannya masih rendah.

Kwik Kian Gie mengatakan bahwa sistem penggajian PNS perlu dibenahi supaya adil berdasarkan merit system. Yang dimaksud adalah bahwa penjenjangan tingkat pendapatan neto harus proporsional dan adil. Pejabat yang tingkat pengetahuan, tanggung jawab dan pekerjaannya lebih berat harus memperoleh gaji neto yang lebih tinggi. Yang sekarang berlaku adalah bahwa gaji Presiden lebih rendah dari Direktur BUMN. Pendapatan neto seorang Menteri lebih rendah dari pegawai menengah BPPN. Jadi tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah membenahi keseluruhan pendapatan neto dari pegawai negeri sipil yang diselaraskan sampai proporsional dan adil berdasarkan merit system.

Di Salatiga sendiri pada tahun 2007 seorang PNS mengundurkan diri karena diterima sebagai karyawan Pertamina, padahal status sosial karyawan Pertamina tidak lebih tinggi dari status sosial PNS sehingga yang melatarbelakangi pengunduran diri tersebut tentunya adalah gaji karyawan Pertamina masa kerja 0 Tahun lebih tinggi daripada gajinya sebagai PNS Golongan IIIa dengan masa kerja 3 tahun.

Kwik Kian Gie mengatakan (2003), sistem penggajian PNS masih semrawut. Ini disebabkan karena besarnya gaji yang diterima hanya cukup untuk hidup sampai dua minggu saja. Maka kemudian dicarikan berbagai macam akal dan rekayasa seperti tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan lainnya untuk memperbaiki pendapatan PNS. Kenyataannya tunjangan-tunjangan inipun lebih banyak dinikmati pejabat. Sebagai solusinya, saya menyimpulkan silakan tunjangan-tunjangan dihilangkan karena toh hanya dinikmati pejabat tapi semestinya kenaikan gaji jalan terus.

Pensiun

Siapapun bisa mempunyai pensiun yang layak. Yang harus dilakukannya hanya tinggal memilih dari sekian banyak program pensiun, tabungan atau asuransi yang ada dan mengalokasikan sebagian pendapatannya pada program tersebut, seperti dari JAMSOSTEK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) misalnya.

PNS justru tidak dapat memilih dan merencanakan pensiunnya dengan leluasa karena PNS telah diwajibkan mengikuti program TASPEN sebagai program pensiun padahal jika dicermati, banyak program pensiun, produk DPLK, tabungan atau asuransi yang memberikan hasil lebih baik daripada TASPEN.

Untuk mengikuti program pensiun lain diluar TASPEN bagi PNS juga susah karena gajinya sudah dialokasikan untuk biaya hidup sehari-hari, sekolah anak, dan lain sebagainya sehingga PNS terpaksa harus puas dengan TASPEN.

Sebagai seorang PNS, saya sendiri tidak puas dengan mekanisme pensiun yang telah ada melalui TASPEN. Sebagai contoh jika seorang PNS pensiun pada usia 56 tahun dengan Golongan IV misalnya paling-paling hanya menerima TASPEN sebesar kurang lebih 20 juta, dan pensiun bulanan yang hanya sebesar 80% Gaji Pokok. Bandingkan dengan pensiun yang diterima seorang karyawan BUMN.

Gaji PNS dan APBD

Pengeluaran yang terkait dengan PNS rata-rata menyerap lebih dari 50 persen APBD tdak perlu disikapi secara skeptis karena hal yang wajar saja mengingat sifat pelayanan masyarakat yang diberikan oleh PNS adalah non profit dan karena luasnya spektrum pelayanan masyarakat yang harus diberikan oleh birokrasi.

Saya meragukan pernyataan bahwa Pemkab Sukoharjo dikabarkan tidak mampu membiayai anggaran pembangunan, karena pendapatannya habis tersedot untuk anggaran rutin yang sebagian besar diantaranya untuk belanja pegawai mengingat dalam struktur Pendapatan APBD terdapat Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Eks 2P0A) yang peruntukannya sudah jelas sehingga tidak dapat digunakan untuk membayar gaji PNS. Selain itu gaji PNS merupakan alokasi dasar dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dapat digunakan sepenuhnya untuk membiayai pembangunan. Diluar DAU dan DAK, daerah juga masih mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP).

Kenaikan pengeluaran belanja tidak langsung, yang termasuk didalamnya gaji PNS utamanya tidak disebabkan oleh tingginya gaji PNS secara individual akibat kenaikan gaji PNS yang beruntun pada 2007 sampai 2009 tapi lebih oleh banyaknya jumlah PNS, sehingga yang diperlukan adalah pembatasan jumlah PNS. Jumlah PNS Daerah (PNSD) mengalami kenaikan drastis karena ada pelimpahan PNS dari instansi-instansi vertikal seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Sosial, BKKBN pada saat diterapkan otonomi daerah pada tahun 1999.

Dus, kuncinya bukan pada jumlah gaji PNS tapi pada jumlah PNS. Kebiasaan daerah untuk selalu mengajukan atau menerima tambahan PNS setiap tahun harus dihilangkan jika tidak benar-benar diperlukan. Dengan kata lain, diperlukan perencanaan bidang kepegawaian yang matang. Kwik Kian Gie sangat yakin kalau birokrasi disusun sesuai dengan kebutuhan secara optimal, jumlah PNS dapat diperkecil. Dampak tidak langsungnya Karena birokrasi menciut, pengeluaran untuk gaji, ruang kerja, ATK, listrik, biaya perjalanan dan sebagainya dapat dihemat sehingga tersedia sebagian dana yang dibutuhkan untuk menaikkan pendapatan bersih PNS dan menempatkan orang-orang yang paling kapabel pada posisinya. Mereka pasti mau karena pendapatan bersihnya sangat memadai dan sama dengan kalau mereka bekerja di sektor swasta yang pendapatannya sudah didasarkan atas merit system dan tingginya sudah sama dengan yang berlaku di segmen-segmen lain masyarakat dalam segala jenjangnya. Dengan pendapatan yang jelas cukup, yang masih melakukan korupsi dapat dihukum seberat-beratnya. Dalam hal ini Stick and Carrot bisa diterapkan secara efektif.

Tidak Bias Jakarta

Mengatakan kebijakan kenaikan gaji PNS bersifat bias Jakarta dimana Pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan kemampuan pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta hanya menggunakan acuan biaya hidup Jakarta adalah kurang tepat.

Besaran gaji PNS terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008. Saya yakin mekanisme penghitungannya tidak asal-asalan dan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta hanya menggunakan acuan biaya hidup Jakarta sebagaimana yang dituduhkan.

Kesulitan utama menetapkan besaran gaji adalah menetapkan nominal gaji yang bisa diterima disemua wilayah Indonesia dan memenuhi rasa keadilan. Bagi saya, pembagian geografis kebutuhan biaya hidup bukan lagi Jakarta dan Non Jakarta. Dalam banyak hal kebutuhan untuk biaya hidup di Jakarta justru lebih murah dari pada di daerah. Misalnya sepiring nasi, sayur dan lauk sepotong ayam di Jakarta barangkali hanya Rp. 10.000,- sementara di Serui, Papua harganya mencapai Rp. 15.000,-. Di Serui seikat Kangkung yang hanya berisi 3 batang dihargai Rp. 1.000,-, belum lagi harga bahan bangunan seperti semen misalnya. Mungkin pembagian geografis yang lebih tepat adalah Indonesia Barat dan Indonesia Timur atau berdasarkan wilayah pulau Sumatera-Jawa-Bali dan Non Sumatera-Jawa-Bali.

Bagaimanapun, dengan tingginya biaya hidup saat ini ditambah kenyataan bahwa kebutuhan hidup sekarang bukan hanya sebatas kebutuhan hidup layak (KHL) bisa makan dan mengenakan pakaian sekedarnya, tapi juga kebutuhan untuk memiliki rumah tinggal yang layak dan menyediakan pendidikan bagi anak-anak kita maka besaran gaji sesuai PP Nomor 10 Tahun 2008 memang sudah tidak mencukupi dan perlu disesuaikan kembali sehingga adalah hal yang sudah semestinya jika pada tahun 2009 ada kenaikan gaji PNS.

Penutup

Kenaikan gaji an sich memang tidak tidak akan meningkatkan kinerja birokrasi dan mengurangi korupsi. Namun bukankah diakui bahwa gaji yang tinggi adalah suatu kondisi yang dibutuhkan (necessary condition) untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan sehat?

Selain itu, harapan saya dengan pendapatan yang cukup maka PNS bisa menyediakan rumah tinggal yang layak serta gizi yang baik (tidak asal kenyang atau asal makan) dan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi bagi anak-anaknya.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

2009-01-13T08:20:00.002+07:00

Prioritas pembangunan berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009:

1. Pemberian akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dasar dan ekonomi bagi Rumah Tangga Misikin (RTM) dalam rangka mendorong peran serta penduduk miskin dalam pembangunan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan penanggulangan penyakit menular/tidak menular;

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan akses, mutu dan relevansi pendidikan ; utamanya pada sekolah kejuruan dan pendidikan non formal, sehingga mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terdidik dan trampil yang berlandaskan etika dan moral serta nilai budaya dan agama, sejalan dengan perkembangan IPTEK.

4. Peningkatan prasarana dasar permukiman dan ketersediaan perumahan terutama bagi RTM di Perkotaan maupun Perdesaan.

5. Peningkatan kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk peningkatan kapasitas diri agar tidak menjadi beban keluarga dan masyarakat.

6. Peningkatan ketahanan pangan keluarga, masyarakat dan daerah melalui peningkatan produktivitas petani, penyediaan sarana dan prasaran pertanian (dalam arti luas) serta pengembangan agrobisnis dan agro industri berbasis komoditas lokal.

7. Peningkatan perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak melalui gender mainstreaming agar terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

8. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, transportasi, sumber daya air dan irigasi untuk mendukung pelayanan arus barang dan jasa, aktifitas produksi serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan.

9. Peningkatan daya saing UKM dan IKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif melalui penguasaan tehnologi tepat guna yang sejalan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

10. Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis secara terpadu, pengembalian fungsi kawasan lindung dan peningkatan kesadaran masyarkat.

11. Pengembangan sumber energi termasuk energi alternatif diantaranya berupa pembangunan pembangkit listrik bertenaga air dan surya serta bahan bakar alternatif.

12. Penerapan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta penatagunaan pertanahan berdasarkan RTRW dan pengurangan resiko bencana melalui sosialisasi, fasilitasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

13. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance serta pelayanan publik diawali dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan yang transparan dan partisipatif.

14. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan kehidupan sosial yang harmonis.

Prioritas Pembangunan Nasional 2009

2009-01-13T08:14:00.001+07:00

Prioritas pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 adalah:

1. Peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja.

2. Revitalis pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaan.

3. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi.

4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

5. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

6. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

7. Penguatan kemampuan pertanahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri.

8. Penangananbencana, pengurangan risiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular.